Flores Timur, NTT – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal  (Mendes PDT) menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa melalui program Koperasi Desa (KOPDES) dan Desa Ekspor saat kunjungan kerja di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Jumad (03/07/2026). 

Dalam arahannya, saat tatap muka bersama Pemda, Camat dan Kades / Lurah, Mendes PDT menyampaikan bahwa setiap KOPDES dan unit Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menyerap 17 tenaga kerja yang wajib berasal dari desa setempat. 

“Ini wajib hukumnya. Kalau ada tenaga kerja yang diambil dari luar, lapor ke Kemendes. Pasti kita koreksi. Kecuali untuk posisi manajer, karena memang membutuhkan tenaga profesional yang bertanggung jawab penuh terhadap operasional,” tegas Menteri.

Dorong 5.000 Desa Ekspor Tanpa APBN  

Mendes PDT menargetkan 2.000 hingga 5.000 desa di Indonesia menjadi desa ekspor, termasuk wilayah NTT. Program ini dirancang tidak menggunakan dana APBN. Kementerian akan memfasilitasi desa dalam penyediaan mesin produksi, packaging, hingga akses pasar negara tujuan ekspor melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Selain memenuhi kebutuhan lokal, kita berkolaborasi untuk ekspor. Desa tinggal siapkan produk unggulan. Kami bantu dari hulu ke hilir,” ujarnya.

Hingga saat ini, tercatat 338 desa telah menembus pasar ekspor dengan nilai transaksi mencapai Rp1 triliun. Menteri menantang seluruh kabupaten/kota di NTT, mulai dari Flores Timur, Lembata, Ende, Ngada, Labuan Bajo, Kabupaten Kupang, hingga Sumba Timur dan Sumba Tengah, untuk mengidentifikasi potensi unggulan masing-masing, termasuk sektor desa wisata.

Program SEHATI: Bantuan hingga Rp2,5 Miliar per Desa  

Untuk mendukung hal tersebut, Kemendes PDT meluncurkan program SEHATI (Swasembada Ekonomi Hijau dan Ketahanan Pangan Terintegrasi). 

Melalui program ini, kepala desa dapat mengajukan proposal bantuan dengan nilai maksimal Rp2,5 miliar per desa.

“Kalau untuk bioflok ikan nila mungkin tidak perlu Rp1,5 miliar, Rp500 juta cukup. Disesuaikan kebutuhan. Silakan para kepala desa ajukan proposal ke kami,” jelas Mendes PDT.

Kunjungan kerja ini sekaligus menjadi ajang sosialisasi program prioritas Kemendes PDT agar dapat diakses langsung oleh pemerintah desa di seluruh NTT.