Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik tidak boleh berhenti hanya pada level administratif, melainkan harus menjadi budaya yang melekat dalam tata kelola pemerintahan Indonesia.

Ia menyatakan bahwa keterbukaan informasi merupakan karakter khas dan fondasi penting untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif di mata masyarakat.

Nezar menekankan peran strategis Komisi Informasi se-Indonesia sebagai mitra utama pemerintah dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang maksimal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi digital sebagai alat untuk mempercepat penyebaran informasi secara masif dan merata, sekaligus mengingatkan perlunya keseimbangan antara keterbukaan informasi, perlindungan data, dan transformasi digital guna menangkal misinformasi, disinformasi, dan ancaman keamanan siber.

Pernyataan ini disampaikan dalam konteks Rakornas Komisi Informasi di Kota Tangerang pada akhir September 2025, yang menjadi momentum penting untuk merumuskan kebijakan dan strategi keterbukaan informasi publik di era digital yang penuh tantangan. 

#siaranperskemkomdigi