Program Siber Sehat NTT resmi diluncurkan oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena pada Sabtu, 9 Mei 2026, di area Car Free Day (CFD) Jalan El Tari, depan Kantor Gubernur di Kupang.

Inisiatif ini dipimpin Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi NTT untuk membangun literasi digital, mencegah kecanduan gadget, hoaks, dan konten negatif seperti judi online atau pinjol ilegal.

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena Melaunching Program Siber Sehat, Sabtu (09/05/2026). 

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menekankan bahwa Program Siber Sehat bertujuan membangun budaya digital positif, produktif, dan aman, bukan melarang penggunaan teknologi. Ia meminta ruang digital dijaga dari hoaks, fitnah, judi online, pinjol ilegal, dan prostitusi daring agar penuh konten inspiratif.

"Ruang digital harus diisi konten positif, sehat, dan memberi pencerahan, bukan sampah seperti provokasi dari akun anonim," tegasnya. Ia juga instruksikan polisi tindak akun palsu dan ajak masyarakat cek kesehatan mental ke RS Jiwa Naimata jika terdampak.

Gubernur sebut gadget tak terkendali lebih berbahaya dari narkoba, bunuh potensi generasi muda dan keluarga wajib kendalikan penggunaan.

Kegiatan dimulai pukul 06.00 WITA, dihadiri Gubernur, Ketua DPRD NTT Emi Nomleni, Rektor Undana, serta ribuan masyarakat.

Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Siber Sehat NTT dirangkaikan, dengan penekanan simbolis aplikasi untuk menandai dimulainya program.

Undana menyumbang instrumen deteksi adiksi digital, edukasi psikologis, dan 60 mahasiswa relawan untuk sosialisasi.

Program ini menciptakan ruang digital positif, aman, dan edukatif, khususnya bagi anak-remaja, melalui pencegahan adiksi digital dan penanganan dampak negatif teknologi.

Gerakan pertama di tingkat daerah Indonesia ini menekankan peran keluarga sebagai garda terdepan mengatur penggunaan gadget anak.

Platform Siber Sehat NTT menyediakan empat kanal pengaduan 24 jam untuk hoaks, konten negatif, dan masalah kesehatan mental digital, terkoneksi sistem nasional.

Tim penanganan melibatkan psikolog, tokoh agama, guru, Dinas Sosial, Pendidikan, BNN, dan RS Jiwa untuk kasus lokal ditangani langsung.

Masyarakat diajak terapkan kebiasaan seperti zona bebas HP di rumah atau ganti screen time dengan olahraga.

Kolaborasi luas dari Polda NTT, BNN, Dinas Pendidikan-Kesehatan, DPRD, media (RRI, TVRI), perguruan tinggi, sekolah, dan komunitas lokal.